Rabu, 12 Juni 2013

Opini : Sudah Miskin Dibodohi Lagi.

 Jangan Bodohi Rakyat Dengan Mendompleng Program Bantuan Pemerintah

Foto : Gazalba Tahir

Perilaku anggota DPRD dari salah satu parpol yang mengklaim partai bersih, namun faktanya masih terdapat noda dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah, seperti program sosial kemasyarakatan yang dijadikan alat untuk mempengaruhi masyarakat bahwa program tersebut hasil dari perjuangan mereka. Padahal, tugas utama mereka adalah mengawasi program tersebut.

Adanya program bantuan pemerintah daerah Kab.Nunukan TA 2013,  yang dimanfaatkan oleh orang-orang dari parpol tertentu yang berkepentingan dalam upaya memenangkan caleg-calegnya pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014 yang akan datang mendapatkan sorotan dari LSM Transparan Kabupaten Nunukan.

Mereka sengaja melakukan door to door mendatangi masyarakat menawarkan bantuan sosial yang sebenarnya adalah bantuan sosial pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Baik itu yang masuk pada anggaran murni, maupun yang akan dibahas dalam usulan anggaran perubahan (APBD-P TA 2013).

Hal ini menurut saya sah-sah saja selama yang menawarkan itu mengakui dengan jujur dan berterus terang kalau yang ditawarkan itu adalah bantuan sosial pemerintah daerah. hanya saja mereka datang menawarkan bantuan seolah-olah bantuan itu berasal dari partai atau caleg tertentu.

Belum lagi mereka yang datang "Mengintip" ke SKPD yang akan menyalurkan bantuan ke masyarakat tertentu. Setelah mengetahui titik-titik dimana bantuan SKPD itu akan disalurkan, mereka lebih dahulu mendatangi titik itu, dan menawarkan bantuan dengan mengatasnamakan caleg atau parpol tertentu. "Ini bukan memberi pelajaran politik kepada masyarakat, melainkan pembusukan politik," terang Gazalba Tahir Pengurus LSM Transparan.

Diakuinya, masyarakat memang membutuhkan bantuan bagi siapa saja dermawan yang hibah, tapi janganlah bantuan pemerintah yang sudah dianggarkan dan akan dianggarka di APBD-P di klaim sebagai bantuan dari parpol atau caleg tertentu. "Ini bukannya membantu pemerintah untuk meringankan beban masyarakatnya, tapi memdompleng dari program pemerintah, dan mau menjadi pahlawan di tengah kesusahan masyarakat, ini adalah kerja-kerja politisi busuk untuk memenuhi kepentigan golongannya," ketusnya.

"Ironisnya yang ditawarkan bantuan pemerintah, dan di klaim sebagai bantuan parpol atau caleg tertentu. Inikan namanya mendompleng ke program pemerintah, untuk mendapatkan simpatik.
Lain halnya, jika itu adalah program aspirasi dari DPRD Kab.Nunukan dari hasil reses para anggota DPRD yang turun ke konstituen untuk menyerap aspirasi masyarakat," sambungnya.
.
Olehnya itu dirinya berharap agar SKPD jangan terbuka kepada ada orang-orang yang bakal menjadi pahlawan "Sok Dermawan" seperti ini. Bahkan jika perlu masing-masing SKPD segera melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat terkait bantuan sosial yang akan disalurkan, guna menghindari klaim dari caleg ataupun parpol tertentu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar