Sumber : Radar Tarakan

Jumat, 21 Juni 2013
Pastikan Kinerja Dewan Tidak Terganggu

NUNUKAN - Mendekati berakhirnya masa bhakti anggota DPRD Nunukan periode 2009-2014 dan tahapan pencalonan anggota legislatif periode 2014-2019, banyak pihak yang mulai khawatir kinerja legislator di DPRD Nunukan bakal mengendur.

Terlebih kalangan legislator yang bakal kembali maju mencalonkan diri pada periode selanjutnya.Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Nunukan Nardi Azis B menegaskan, sampai saat ini jajaran DPRD Nunukan tetap fokus pada tugas dan fungsi kelembagaan. Menurut dia, tahapan pemilu legislatif berada diluar garis tugas kelembagaan.Sejauh ini dirinya optimis, kalaupun ada anggota dewan yang berhasrat maju di pemilu legislatif 2014 mendatang, anggota dewan bersangkutan cukup pandai memposisikan diri."Tanggungjawab kami di DPRD tetap konsisten berjalan. Tidak berkurang sedikitpun saya kira. Malah di akhir-akhir masa bhakti ini, kita justru lebih gesit. Jadi tidak ada yang terganggu," ujarnya kepada pewarta dalam konfrensi pers beberapa waktu lalu.Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menambahkan, lembaga legislatif yang berperan sebagai partner pemerintah, sebisa mungkin melakukan fungsi kontrol secara optimal. Terutama kontrol terhadap laju pembangunan saat ini.Disamping itu kata dia, muatan-muatan politik yang dimiliki masing-masing anggota dewan, selalu berdiri terpisah ketika berbicara kepentingan masyarakat luas. "Tugas dan fungsi kedewanan merupakan amanah. Saya yakin rekan-rekan di dewan paham betul soal itu. Jadi masyarakat tidak perlu meragukan itu," tegasnya.Dia kemudian menggambarkan, dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun ini, DPRD sebisa mungkin "campur tangan" dalam hal mengakomodir usulan yang masuk. Dia bahkan menegaskan, aparat kecamatan maupun kelurahan, jangan sungkan-sungkan mengabaikan usulan yang belum terlalu urgen, sementara ada kebutuhan lain yang lebih mendesak.Dicontohkan Nardi, jika di satu daerah terdapat permintaan program penutup drainase, sementara masih ada daerah lain yang bahkan belum punya drainase, dahulukan yang belum punya drainase dulu."Itu hanya contoh kecil. Artinya sebisa mungkin kami di DPRD ini bisa benar-benar menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sekaligus lembaga kontrol dalam roda pemerintahan," tandas Nardi.Lanjut dia berpesan, kalangan media yang turut memegang fungsi kontrol sosial, tidak sungkan-sungkan mengkritisi hal-hal yang dianggap menyimpang dan kurang benar. Termasuk mengkritisi kinerja dewan jika dianggap kurang maksimal."Kritik itu sangat penting saya kira. Justru akan sangat dilematis ketika media-media yang ada berhenti mengkritik. Kita semua butuh koreksi. Koreksi yang mengarah pada perbaikan," pungkas Nardi. (dra/ica)